Kurangi Sampah Plastik, YPBB Kembangkan Refill Center

Kategori:

Sejumlah produk dalam kemasan plastik (Foto: Assyifa/bandungkiwari.com)

BANDUNG, bandungkiwari – Yayasan Pengembangan Biosains dan Bioteknologi (YPBB) meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung untuk melakukan langkah-langkah sistematis terkait pengurangan penggunaan plastik sekali pakai. Langkah utamanya untuk plastik sekali pakai yang saat ini belum ditemukan penggantinya, seperti botol sampo.

“Berbeda dengan misalnya sedotan, alat makan sekali pakai, kantong plastik, styrofoam, itu seharusnya pemerintah berani langsung melarang,” ujar Direktur Eksekutif YPBB, David Sutasurya, di Bandung, Rabu (26/2).

Pihaknya sendiri kini tengah mengembangkan pusat isi ulang (refill center). “Kampanye besarnya kita sebut kampanye alternatif delivery system, di mana produk disampaikan ke konsumen dengan cara yang seminimal mungkin kemasan. Salah satunya adalah refill,” tuturnya.

Dalam hal ini, produsen harus membawa produknya dalam kemasan besar. “Kemudian bila perlu tanpa kemasan sama sekali, pakai tempat-tempat yang besar, kemudian dikosongkan untuk diisi lagi,” ujar David.

Ia menambahkan, YPBB sudah menyampaikan hal tersebut kepada Pemkot Bandung. “Pemkot Bandung perlu melakukan upaya sistematis ke arah sana,” katanya. Namun, terdapat beberapa hal yang dinilai menjadi hambatan, seperti keberanian politik maupun kapasitas birokrasi.

Oleh karena itu, David mengimbau masyarakat untuk lebih progresif dibandingkan dengan pemerintah dalam hal pengurangan penggunaan plastik sekali pakai. Hal-hal sederhana pun dapat dilakukan, seperti pembelian kemasan besar, membawa kantong belanja, membawa botol minum, dan lain sebagainya.

“Kita mesti tahu dengan kita menggunakan kemasan sekali pakai, itu membuat biaya pengelolaan sampah mahal dan akhirnya menghabiskan APBD, di mana APBD ini berasal dari uang kita sendiri yang seharusnya mungkin bisa dipakai untuk hal-hal yang lebih efektif,” ujar David.

Meski begitu, David tetap menilai penting adanya kebijakan tegas dari pemerintah terkait hal tersebut. “Sebetulnya, yang jauh lebih penting lagi adalah pemerintah perlu berani menerapkan kebijakan itu dan masyarakat harus mendukung,” tuturnya. (Assyifa)

Leave a Reply

Your email address will not be published.