BANDUNG, bandungkiwari – Meski stok beras Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Bulog) Divisi Regional Jawa Barat (Jabar) aman hingga 9 bulan ke depan, namun beberapa bulan mendatang pertanian padi menghadapi masa paceklik.
Masa paceklik ditandai dengan tidak adanya musim panen di sentra-sentra pertanian padi. Masa ini biasa jatuh tiap bulan September sampai menjelang panen raya pada bulan Maret. Sementara musim tanam sendiri baru dimulai Desember.
Kendati demikian, Humas Perum Bulog Divre Jabar, Abdul Hadi, menegaskan pihaknya sudah mengantisipasi musim paceklik. “Sekarang memang tidak ada panen. Jadi waktu musim panen kemarin, kita serap dengan membeli sebanyak-banyaknya beras dari petani,” terangnya, kepada bandungkiwari.com.
Karena itu, sambung dia, saat ini di semua gudang Bulog yang tersebar di Jawa Barat kondisi persediaan berasnya cukup banyak. “Makanya hampir semua gudang hampir penuh,” katanya.
Mengenai kualitas beras yang ditampung Bulog, ia memastikan jaminan mutunya. Sebab, selama proses pembelian dari petani, Bulog menerapkan standar beras yang harus dibeli sesuai regulasi yang ditetapkan pemerintah.
Kebanyakan beras yang diserap Bulog Jabar berasal dari kawasan pertanian seperti daerah Pantura, yaitu Karawang, Indramayu, Cirebon. Kemudian beberapa dari daerah Jabar selatan seperti Ciamis.
Setiap tahunnya, Bulog Jabar mentargetkan bisa menyerap beras dari petani dalam jumlah beragam. Tahun ini pihaknya mentargetkan 450 ribu ton, realisasinya baru 53 persen. “Tahun ini belum memenuhi target karena belum habis tahunnya,” jelasnya.
Target tahun kemarin jumlahnya hampir sama, meski angka pastinya berbeda-beda. Hadi juga tidak menepis pernyataan Direktur Utama Perum Bulog (Badan Urusan Logistik), Budi Waseso, bahwa beras di gudang-gudang Bulog melimpah.
“Beras memang ada, ga melimpah tapi stok aman. Kalau ada harga tinggi kita siap operasi pasar,” katanya.
Menurutnya, jumlah beras yang ada di Bulog hanya sebagian kecil dari total beras hasil pertanian. Persediaan beras justru lebih besar di pihak swasta atau pedagang. “Kalau se-Indonesia, beras yang dikuasi pemerintah dan dibeli Bulog ga sampai 10 persen,” katanya.
Namun mengenai wacana impor beras, ia menegaskan bahwa kebijakannya ada di tangan pemerintah. Sedangkan Bulog fungsinya sebagai operator. (Iman Herdiana)